Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaksanakan program lima tahunan yaitu pendataan keluarga. Dikarenakan adanya pandemi covid-19 pendataan keluarga yang awalnya direncanakan tahun 2020 diundur menjadi tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 serentak di seluruh Indonesia.
Sasaran dari pendataan keluarga 2021 ini adalah seluruh keluarga Indonesia, tak terkecuali kepala BKKBN DR (HC) dr H Hasto Wardoyo SpOG (K). Pendataan dilakukan pada hari Sabtu, 3 April 2020 di Komplek PAUD Sadewa, Wates, Kulon Progo. Dengan didampingi dr. Dwikisworo Setyowireni SpA (K) (istri), dr. Hasto menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan petugas pendata tentang data kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Ketika kita tau potret keluarga by name by address, maka pemerintah terutama pemerintah daerah merencanakan pembangunan rakyatnya akan lebih mudah dan tepat sasaran. Siapa yang mendapat PKH, perhatian tentang resiko stunting, masalah rumah, berapa yang harus diperbaiki lingkungan sanitasinya, berapa yang belum mengunakan air bersih, pemerintah daerah perlu tahu warganya”, tegas dr. Hasto saat wartawan melontarkan pertanyaan tentang pentingnya pendataan keluarga.
Selain itu dr. Hasto juga menekankan pentingnya hasil pendataan keluarga ini yaitu untuk mengetahui indeks pembangunan keluarga. “Indeks pembagunan keluarga digunakan untuk mengetahui apakah keluarga satu dengan yang lain kualitasnya bagus atau tidak. Karena pembangunan keluarga menjadi kunci kesuksesan masyarakat. kalau keluarga berkualitas, masyarakat akan berkualitas, kemudian penduduknya juga akan berkualitas”, melanjutkan jawaban dari pertanyaan wartawan.
dr. Hasto menuturkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pendataan keluarga tahun 2021 ini. Di Indonesia tidak semua wilayah memiliki koneksi dan jaringan yang baik sehingga di wilayah tertantu harus mencari tempat tertentu yang mendukung untuk mengunggah data. Kemudian, pandemi covid-19 menyebabkan pembatasan interaksi sehingga petugas pendata harus menjaga protokol kesehatan. “Tantangan lainnya yaitu waktu pendataan yang dilaksanakan bertepatan dengan bulan puasa dan idul fitri, nah makannya kami berharap dalam waktu pendataan keluarga yang hanya dilaksanakan selama 60 hari ini, petugas pendata dapat menyelesaikan sehari minimal 3 data keluarga”, tegas dr. Hasto.
Dalam acara tersebut turut hadir Plt Kepala Perwakilan BKKBN DIY Dr Ukik Kusuma Kurniawan. Beliau memaparkan bahwa terdapat di D.I. Yogyakarta terdapat 7.700 petugas pendata yang akan melakukan pendataan terhadap sekitar 1,99 juta keluarga yang tersebar di empat kabupaten dan satu kota.
Kemudian Sudarmato, S.IP., M.Si. selaku Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan perkembangan tentang pendataan keluarga 2021 di Kulon Progo. Selain itu turut hadir pula Inspektur Wilayah 1 Chinggih Widanarto dalam kegiatan pendataan keluarga 2021 kepada dr. Hasto. (dp)
Sumber : Dinas PMD Dalduk & KB Kulon Progo