You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Sendangsari
Kalurahan Sendangsari

Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1444 H

Sinergitas Antar Lembaga Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan

18 Desember 2019 Dibaca 251 Kali

Jakarta - Sebagai upaya percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen PKP Kemendes PDTT) menggelar rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan Lintas Kementerian/Lembaga di Millenium Hotel, Jakarta pada Selasa (12/11)

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dirjen PKP) Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini dalam laporannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan Lintas Kementerian/Lembaga (RAKOR PKP Lintas K/L) sebagai bentuk persiapan pelaksanaan RAKORNAS 2019 yang telah menjadi agenda tahunan Ditjen PKP.

"Dimana salah satu agenda dalam acara tersebut adalah sinergisme dan keselarasan program pembangunan kawasan perdesaan pada lingkup Pemerintah Pusat," katanya.

Lebih lanjut, Harlina menyampaikan terkait tujuannya yakni melakukan sosialisasi dan koordinasi program atau kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2020 - 2024 pada lingkup Kementerian/Lembaga. Selain itu, juga sekaligus melakukan konfirmasi program atau kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tahun Anggaran 2020 - 2024 pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

"Sehingga sasaran yang ingin dicapai pada rapat koordinasi ini adalah teridentifikasinya program atau kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga," katanya.

Harlina berharap dengan terselenggaranya RAKOR PKP Lintas K/L ini akan terwujud sinergitas program/kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasiona (KPPN) 2020-2024.

"Sehingga ke depan program/kegiatan yang telah direncanakan oleh lintas Kementerian/Lembaga tidak tumpang tindih dan menjadi upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan," katanya.

Sementara itu, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan bahwa dalam rakor ini salah satu yang menjadi keinginan dalam membangun desa adalah ingin mewujudkan desa yang mandiri. Mandiri sosial, ekonomi dan berdemokrasi.

"Artinya kita ingin desa-desa melakukan transformasi. Desa-desa menjadi kekuatan baru yang menjadi mitra strategis dari pengembangan perkotaan. Ketika kita melakukan pembangunan perdesaan sebagai sebuah kawasan, kita ingin kawasan-kawasan ini menjadi perekat dari pembangunan-pembangunan desa. Bahkan bisa menjadi ujung tombak dari pembangunan desa itu sendiri yang bisa diwujudkan dengan pembangunan-pembangunan lainnya," katanya.

Lebih lanjut Anwar mengatakan bahwa dalam menyongsong RPJMN 2020-2024, Kemendes PDTT diberikan beban untuk mengentaskan 10.000 desa tertinggal dan menjadikan 5.000 desa menjadi desa mandiri.

"Ini menjadi langkah ringan karena kita laksanakan secara bersama. Prinsip kolaborasi government ini adalah merupakan satu prinsip yang harus kita dorong dan kita wujudkan untuk bisa terlaksana. Mudah-mudahan dalam rakor ini bisa menghasilkan rumusan-rumusan yang bisa kita laksanakan lima tahun kedepan," katanya

Dalam RAKOR PKP Lintas K/L ini menggundang 3 (tiga) Kementerian Koordinator yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta 18 Kementerian yang terkait dengan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Sumber

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp3,313,004,291
0%
Belanja
Rp0 Rp3,552,485,925
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-439,481,634
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp131,010,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp0 Rp38,800,000
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp0 Rp40,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp2,018,983,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp179,405,424
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp866,605,867
0%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp0 Rp1,000,000
0%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp0 Rp100,000
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp3,000,000
0%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp0 Rp34,100,000
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1,547,415,073
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,461,300,604
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp266,233,498
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp124,386,750
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp153,150,000
0%