Kepala BPS Kulonprogo Sumarwiyanto menyerahkan buku data kemiskinan kepada Bupati Sutedjo (kiri). KRJogja.com-Asrul Sani

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Angka kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo selama pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Pada 2020 prosentenase angka kemiskinan meningkat hingga 18,01 persen atau sekitar 78 ribu jiwa. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) setempat Sumarwiyanto jumlah tersebut meningkat dibanding 2019 sebesar 17,39 persen.

“Peningkatan angka kemiskinan disebabkan pandemi Covid-19 menjadikan aktivitas ekonomi masyarakat terbatas sehingga pendapatan masyarakat mengalami penurunan terutama lapisan bawah,” katanya usai audiensi paparan angka kemiskinan di Ruang Menoreh, kompleks pemkab, Selasa (5/1).

Mengacu hasil survei pandemi Covid-19 nasional, masyarakat dengan berpenghasilan Rp 1,8 juta ke bawah yakni tujuh dari sepuluh orang mengalami penurunan pendapatan. “Penduduk yang tadinya di atas garis kemiskinan, karena garis kemiskinan itu naik dan pendapatan turun maka penduduk yang hampir miskin menjadi miskin,” ungkapnya.

Kondisi tersebut perlu diatasi dengan kolaborasi dan sinergitas semua pihak. Misalnya Dinas Pertanian mengupayakan penduduk miskin yang bermatapencaharian petani produktivitas pertanian bisa meningkatkat melalui berbagai pendampingan. “Dengan demikian penghasilan masyarakat petani turut meningkat,” tuturnya.
Dinas Sosial tambahnya juga bisa memberdayakan warga yang berusia produktif dengan memberikan pelatihan sesuai potensi. “Upaya peningkatan pendapatan masyarakat bisa optimal jika diimbangi dengan lebih giat bekerja dan hemat,” ujarnya.

“Untuk Kabupaten Kulonprogo pada 2020 garis kemiskinan setiap orang sebesar Rp 354 ribu perkapita perbulan,” tegasnya menambahkan kestabilan harga di kabupaten ini lebih bagus dibanding kabupaten/ kota lain di DIY.

Sementara itu Bupati Sutedjo menilai kenaikan angka kemiskinan di Kulonprogo relatif masih rendah, bahkan terbilang stabil. Guna menekan angka kemiskinan maka pada 2021 pemkab mengambil langkah-langkah strategis utamanya pemberdayaan masyarakat. Selain itu penyaluran bantuan sosial (bansos) baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Di Kulonprogo juga ada program bedah rumah dan pemberian bantuan bagi warga kurang mampu. Selain itu mendayagunakan kelompok usaha bersama termasuk memberdayakan kelompok tani dan UMKM,” terang bupati di ruang kerjanya.

Bedah rumah telah berjalan cukup lama dan memenuhi lima dari 16 kriteria yang ditentukan. Tapi selama pandemi Covid-19, bedah rumah terpaksa dikurangi dan pelaksanaannya dilakukan dengan peserta terbatas, guna menghindari kerumunan orang agar tidak timbul klaster. (Rul)

Sumber klik disini