You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Sendangsari
Kalurahan Sendangsari

Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1444 H

Restrukturisasi LPMK menuju Penguatan Lembaga

ipg 25 November 2023 Dibaca 170 Kali
Restrukturisasi LPMK menuju Penguatan Lembaga

SENDANGSARI – Dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Kalurahan Sendangsari menggelar Pembinaan Penguatan Struktur dan Restrukturisasi Lembaga. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kalurahan Sendangsari, Sabtu (25/11).

Hadir dalam kegiatan tersebut Humam Turmudzi, SH sebagai narasumber, sekaligus menjabat sebagai Ketua DPD LPM Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga dihadiri oleh Kawat Kemakmuran Kapanewon Pengasih, Lurah dan pamong, BPKal, Ketua dan anggota LPMK.

“Keberadaan organisasi LPMK ini memenuhi amanah UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan turunannya Permendagri nomor 18 tahun 2018. LPMK harus bisa bersinergi dengan pemerintah kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan ( BPKal) dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. LPMK organisasi sejajar dengan pemerintah kalurahan dan BPKal sebagai mitra dalam penyelenggaraan pembangunan kalurahan.” kata Humam.

Pada bulan September 2023 kemarin, DIY sudah menggelar kongres Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) DIY di kawasan Kaliurang, yang dihadiri 600 peserta dari seluruh DIY dan dibuka oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

Dalam kongres tersebut telah disepakati perubahan Nomenklatur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjadu Tuwangga yang berarti tetua atau yang dituakan dan ketua LPM menjadi Pinituwa.

“Ada beberapa rekomendasi dari hasil kongres yang telah disepakati. Beberapa rekomendasi utama yaitu perubahan nomenklatur LPM menjadi Tuwangga, ketua menjadi Pinituwa, meningkatkan Surat Edaran GUbernur Noor 13/SE/XII/2022 tentang peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat dan penggerakan masyarakat dengan Swadaya Gotong Royong dalam rangka Reformasi Kalurahan menjadi Peraturan Gubernur, LPM dilibatkan dalam hal perencanaan dan pengelolaan Tanah Kas Desa bagi kesejahteraan masyarakat, LPM DIY sepakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan urusan Keistimewaan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan.” ungkap Humam.

“Sedangkan hasil sidang Komisi A menyepakati tentang Organisasi dan Nomenklatur Kelembagaan, Komisi B terkait Penguatan Keistimewaan DIY dimana salah satu isinya mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggiatkan Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang didukung dengan dana keistimewaan dan Komisi C terkait Reformasi Kalurahan.” imbuhnya.

Dari hasil kongres tersebut struktur organisasi menjadi lebih padat dibandingkan dengan struktur yang lama. Selain Ketua, Sekretaris dan Bendahara jabatan seksi hanya ada 3, Seksi Pembangunan terkait urusan pembangunan fisik dan non fisik, Seksi Sosial dan Budaya terkait urusan bantuan social, penanggulangan bencana, keagamaan, budaya dan kesenian sedangkan Seksi Pemberdayaan meliputi urusab ekonomi kreatif, UMKM dan investasi.

Dalam kesempatan tersebut Lurah Sendangsari, Suhardi juga memberikan beberapa contoh kebijakan sinkronisasi sinergitas pemkal dengan LPMK.

“Pemerintah kalurahan memberikan mandat kepada LPMK untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kalurahan dengan dibuatkan SK, sebagai dasar hukum LPMK dalam bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah kalurahan. Pemerintah Kalurahan juga memberikan alokasi anggaran untuk kegiatan LPMK seperti operasional, pemberdayaan dan pelatihan. Selain itu kami juga menyediakan ruangan sebagai tempat beroperasioal lembaga.” tuturnya. (ipg)

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,852,218,352 Rp2,785,552,261
102.39%
Belanja
Rp2,698,254,088 Rp3,029,996,172
89.05%
Pembiayaan
Rp444,443,911 Rp444,443,911
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp139,388,494 Rp139,200,000
100.14%
Hasil Aset Desa
Rp35,525,000 Rp29,650,000
119.81%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp85,808,080 Rp22,770,928
376.83%
Dana Desa
Rp1,495,854,000 Rp1,495,854,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp145,746,108 Rp149,727,504
97.34%
Alokasi Dana Desa
Rp787,225,929 Rp787,225,929
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp40,860,000 Rp50,000,000
81.72%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp90,323,900 Rp90,323,900
100%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp0 Rp1,000,000
0%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp24,500,850 Rp18,600,000
131.73%
Bunga Bank
Rp6,985,991 Rp1,200,000
582.17%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,389,992,788 Rp1,550,430,638
89.65%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp936,182,700 Rp994,360,091
94.15%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp30,600,000 Rp77,757,400
39.35%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp42,008,000 Rp44,391,000
94.63%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp299,470,600 Rp363,057,043
82.49%