SENDANGSARI -- Musyawarah Padukuhan ( MusDuk ) diadakan untuk menyerap aspirasi warga untuk wilayah tersebut. Tujuan dari MusDuk tersebut ialah mengidentifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan padukuhan, yang mencakup bidang sosial budaya, ekonomi produktif warga dan sarana prasarana fisik lingkungan, dan mencari alternatif solusi atau pemecahan masalahnya.
Semua aspirasi warga bisa diserap dan hasil dalam musduk tersebut akan di rekap oleh Tim penyusun RKPKal dan diajukan kepada BPK, selanjutnya Pemerintah Desa kemudian menetapkan usulan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan forum Muskal dan Musrenbangkal nanti.
Pada hari Minggu (9/4/2023) Padukuhan Girinyono telah mengadakan Musyawarah Padukuhan atau Musduk yang dilaksanakan di Pendopo Padukuhan Girinyono. Dalam acara ini dihadiri 30 orang peserta, termasuk perwakilan Gender dari Karang Taruna, PKK, Paud, Posyandu, dan Bank Sampah. Perwakilan dari Kalurahan yang juga hadir yaitu Lurah, Carik, Ulu-ulu, dan Panata Laksana Sarta Pangripta.
Acara dimulai dengan pembukaan Dukuh Girinyono, pembacaan usulan tahun kemarin oleh BPK Girinyono, dan musyawarah warga menentukan urutan prioritas kegiatan.
Adapun usulan prioritas kegiatan Tahun 2024 yang telah disepakati adalah Rabat Beton dan talud RT 40 sepanjang 100 m, lebar 2,5 m.
Sedangkan usulan – usulan yang lain diantaranya sebagai berikut.
1. Rabat beton sisi selatan RT 41
2. Bangket Jalan dan Drainase RT 42
3. Pengembangan Wisata relegius dan Embung Bogor RT 43
4. Bangket Jalan RT 44
5. Rabat Beton RT 40
6. Peningkatan Kapasitas P3A
7. Bangket Tanah Kas Desa
8. Peningkatan Kapasitas kader Posyandu
9. Peningkatan Kapasitas karang taruna
Carik Sendangsari, Sigit Rahmanto, SPd dalam sambutannya menjelaskan bahwa bantuan-bantuan yang sudah diserahkan kepada masyarakat agar benar-benar dimanfaatkan.
“Bantuan yang sudah diserahkan kepada kelompok-kelompok usaha jangan hanya menjadi pajangan akan tetapi dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya. Dan kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan.” tegasnya.
Semua usulan dari unsur warga dan lembaga padukuhan akan direkap semua agar bisa dimasukkan dalam Review RPJMKal sehingga apabila mendapat dana diluar APBKal akan dapat terlaksana tanpa bergantung dengan Dana Kalurahan. (ipg)
